Aksi unjuk rasa FSBMM Regional Barat bersama Aliansi Buruh Lampung di depan Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – FSBMM Regional Barat bersama sama dengan Aliansi Buruh Lampung, yang terdiri dari beberapa elemen buruh, yaitu : FSBKU-KSN, FSBMM, SPRI, LMND-DN, SMI, dan beberapa organisasi lain, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, pada Kamis, 9 Desember 2021.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan reaksi para buruh atas beberapa keputusan pemerintah yang berdampak buruk terhadap kehidupan para buruh, yaitu antara lain :

1. Pengesahan  Undang-Undang  No.  11  tahun  2020  tentang Cipta  Kerja beserta peraturan turunannya

2. Diterbitkanya  SE  Menteri  Tenaga  Kerja  BM/383/HI.01.00/XI/2021  tentang  penyampaian  data  perekonomian  dan  ketenagakerjaan  dalam penetapan  upah  minimum  Tahun  2021  yaitu  sebesar  1,09%  (Persen).  Penetapan  kenaikan  upah  sebesar 1,09%  (Persen)

3. Diterbitkannya SK  Gubernur  No.  G/634/V.08/HK/2021  tentang  Upah  Minimum  Provinsi  2021  yang menaikan  upah  sebesar  0,35%  (Persen)

Selanjutnya, melalui pers rilis-nya, Aliansi  Buruh  Lampung mendesak  kepada  Pemerintah  Provinsi  Lampung  untuk  mengambil  sikap  dalam  menyelesaikan  persoalan rakyat  ditengah-tengah krisis ekonomi  dan kesehatan dan menuntut :

1.  Cabut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  seluruh  turunannya:  PP, No.34, No. 35, No. 36, dan  No. 37  tahun  2021;  

2.  Tolak  Penghapusan Upah Sektoral,  berlakukan  kembali  Upah  Sektoral  kaum  buruh  seperti semula dan berlakukan kenaikan UMK  2022 sebesar  15%;

3. Stop  PHK  sepihak,  Stop  Union  Busting!  berikan  jaminan  kepastian dan keberlangsungan  kerja  dan  kebebasan berserikat;

4.  Stop  kriminalisasi  dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivitas  gerakan rakyat  yang ditangkap dan dikriminalisasi;

5. Berikan  persamaan  hak  dan  perlindungan  bagi  rakyat  pekerja  rumah  tangga  (PRT)  dan seluruh buruh migran;  Sahkan RUU  PPRT  dan RUU  PKS;

6. Jamin  dan  lindungi  kaum  buruh  disektor  industri :  Pariwisata,  Perhotelan,  Perkebunan, Pertambangan, Perikanan,  Kelautan,  Kontruksi,  Transportasi, Driver  Online Dan  Ojol;

7. Usut  tuntas  kasus  korupsi  BPJS  TK  dan korupsi  Bansos  Pandemi  Covid-19.  

Aksi Unjuk Rasa tersebut dimulai pada pukul 09:00 WIB bertitik kumpul di depan PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang dimotori oleh dua mobil komando beserta seluruh massa aksi konvoy menggunakan motor dengan rute Panjang – Gatot Subroto – Jenderal Sudirman – Diponegoro – Cut Meutia – DPRD Provinsi Lampung.
Massa aksi diperkirakan mencapai 350 orang.

Pada pukul 13:30 beberapa perwakilan para ketua serikat buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lampung (FSBKU-KSN, FSBMM, SPRI, LMND-DN, SMI, dan beberapa organisasi lain) diundang masuk oleh perwakilan anggota DPRD untuk melakukan audiensi.
Perwakilan dari komisi terkait menampung aspirasi dan tuntutan dari perwakilan para buruh dan mahasiswa, serta akan menyampaikannya ke pemerintah pusat.